"Saya mengusulkan ke depan tidak perlu pasang foto kepala negara di parlemen," tutur Eva di gedung DPR, Kamis (15/3/2012), terkait insiden penurunan dan perusakan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh demonstran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat.
Menurut Lanjut Eva, perusakan foto Presiden SBY mengingatkan bahwa perlunya DPR menjaga marwah parlemen dengan menguatkan keseriusan menjaga tugas pokok sebagai kontrol pemerintah. "Dalam pelaksanaannya, termasuk tidak memasang foto presiden di DPR karena tidak ada argumen masuk akal," kata Eva.
Dia menuturkan, walau tidak sepenuhnya mempraktikkan trias politika dengan saling keterpisahan secara murni, tapi prinsip saling independensi antartiga lembaga (legislatif, eksekutif dan yudikatif) harus serius ditegakkan. "Sehingga check-balance dalam demokrasi bisa diwujudkan," ujarnya.
Eva memaparkan pengalamannya saat berkunjung di parlemen-parlemen negara yang demokrasinya maju, tidak ditemui pemasangan foto presiden di parlemen.
"Demikian juga sebaliknya di Istana Merdeka juga tidak memasang foto Ketua DPR, MPR apalagi Ketua MA. Jadi, ketua DPR tidak usah makin mempertegas kesalahan dengan mengkriminalkan tindakan pemecahan foto tersebut, karena pemasangan foto presiden di parlemen sendiri tidak ada legitimisasi yang kuat," tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar